Tuntutan sekolah gratis di Sleman masih merupakan utopia atau angan- angan yang nampaknya masih sulit diwujudkan. Namun dewan tetap berkomitmen dan sungguh-sungguh bagaimana mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen di luar belanja tak langsung.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sleman Rendradi Suprihandoko SH kepada KR di ruang kerjanya, Selasa (18/3), menanggapi dengar pendapat yang digelar DPRD Sleman untuk penyusunan Raperda penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, untuk mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen di luar belanja tak langsung itu pun memang tidak mudah. ”Namun komitmen ini perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan juga para elite di pemerintahan Sleman,” ujarnya.
Dalam pandangan dewan, lanjut Rendradi, kesejahteraan rakyat harus dibangun melalui pendidikan yang baik dan berkualitas. Ini semua dalam rangka menciptakan masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Mengingat tanpa pendidikan yang berkualitas, masyarakat akan sulit diajak maju dan berkembang.
”Selain itu yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah anak-anak dari keluarga miskin atau tidak mampu. Mereka harus mendapatkan subsidi pendidikan sehingga minimal menikmati Wajar 9 Tahun atau bahkan 12 Tahun,” kata Rendradi.
Oleh karena itulah, dalam Raperda Pendidikan tersebut juga diatur besarnya biaya pendidikan, khususnya saat penerimaan siswa baru. Jangan sampai anak usia sekolah tidak mendapat jaminan pendidikan karena terganjal biaya penerimaan siswa baru.
”Dalam menyusun draf ini, dewan tetap dalam koridor hirarki peraturan perundangan yang berlaku. Artinya, dalam mengambil kebijakan regulasi mengenai masalah pendidikan ini, dewan tidak mungkin bertentangan dengan aturan yang ada di tingkat pusat. Sedang untuk hal-hal yang memungkinkan, dewan membuat terobosan untuk memajukan pendidikan di Sleman,” tambah Rendradi.
